UNIMALNEWS | Lhokseumawe -  Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh, Dr M. Nazaruddin menyampaikan, setia warga negara mempunyai hak untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu bahkan memiliki hak untuk mengawasi pengawas penyelenggara pemilu agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

BACA: Panwaslih Lhokseumawe dan Unimal Tanda Tangani Kerja Sama dan Bedah Buku

“Mahasiswa di kampus selain mengawasi Pemilu juga perlu mengawasi pengawas penyelenggara pemilu. Sebagai generasi muda, partisipasi aktif mahasiswa sangat diperlukan," kata Nazaruddin dalam kata sambutan di acara penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe dengan Fisipol dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh serta bedah buku yang berjudul"Demi Tegaknya Demokrasi Elektoral" di Aula Cut Meutia, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Rabu (26/1/2022).

BACA: Fakultas Hukum Unimal Siap Berkolaborasi dengan Panwaslih Lhokseumawe

Menurutnya, proses pemilu yang dilaksanakan hari ini diklaim sebagai bagian dari kegiatan demokrasi atau implementasi dari ideologi demokrasi . Jadi, lanjut Nazaruddin, substansinya adalah harus mencapai sesuatu apa yang diinginkan oleh demokrasi substansi tersebut.

"Jadi tidak hanya terjebak pada demokrasi prosedural elektoral tapi juga masuk pada demokrasi yang lebih substansi, dan itu melibatkan warga negara tidak hanya pada proses tapi juga pada penyelenggara pemilu," terangnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslih Provinsi Aceh, Marini, Ketua Panwaslih Lhokseumawe, T Zurkanaen serta jajarannya, Panwaslih Aceh utara dan Bireuen, Wakil Rektor Unimal, Dr Baidhawi, dekan dan wakil dekan Fakultas Hukum dan Fisipol Unimal, serta sejumlah ketua jurusan dan juga ketua program studi yang hadir, serta puluhan mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Hukum dan Fisipol.

Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama dan Bedah Buku. Pada bedah buku, Bobby Rahman mengambil alih kegiatan itu sebagai moderator dengan mengundang dua penulis yakni, Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan, Teuku Kemal Fasya, dan Ketua Panwaslih Aceh, Teuku Zulkarnaen.[tmi]