UNIMALNEWS | Lhokseumawe –Rektor Universitas Malikussaleh, Dr Herman Fithra menerima rombongan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh di kantor rektorat Lancang Garam, Lhokseumawe, Jumat (24/7/2022) Panwaslih Provinsi Aceh dihadiri langsung oleh ketua Komisioner, Faizah; anggota komisioner bidang kerja sama, Marini; dan didampingi ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnain PhD.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Panwaslih dan Rektor saling bertukar pikiran tentang situasi politik terakhir, termasuk kemungkinan akan terlaksananya pemilu serentak di Aceh pada 2022. Namun maksud dan tujuan utama Panwaslih Aceh ke Unimal adalah terkait dengan penjajakan kerja sama. Hal itu tidak asing lagi bagi Unimal.

Karena selama ini, baik dari sumber daya manusia dan kegiatan Panwaslih, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, telah banyak dilakukan di Unimal atau melibatkan para dosen Unimal. Seperti diketahui, ada beberapa dosen dan juga alumni Unimal yang menduduki posisi sebagai komisioner, staf ahli, dan staf administrasi di Panwaslih dan juga KIP.

Pada sambutannya, Rektor Unimal, menyambut baik usulan ini. Karena pada dasarnya upaya ini telah mengalami penjajakan sejak tahun lalu, yang diinisiasi oleh UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal. Poin-poin kesepahaman dan kerja sama pun telah disepakati. Namun karena pandemi Covid-19, penandatanganan itu tertunda hingga sekarang.

Setelah penandatanganan MoU dan MoA yang direncanakan akan dilaksanakan di Banda Aceh, bersamaan dengan Rektor Universitas Teuku Umar, Meulaboh dan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, direncanakan pada awal Agustus 2020 akan langsung ditindaklanjuti dengan pembukaan Pojok Pengawasan di perguruan tinggi tersebut. Pojok Pengawasan ini berisi informasi dan referensi tentang pengawasan pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia, sehingga bisa membuat generasi muda semakin melek dengan isu-isu kepemiluan.

Menurut Marini, isu tentang Pemilu, termasuk tentang kajian kepemiluan pantas untuk dikembangkan sebagai kurikulum di kampus, bahkan dengan membuka prodi yang berhubungan dengan tata kelola pemilu. Di beberapa perguruan tinggi negeri besar di pulau Jawa, Program Magister tentang kepemiluan telah dibuka dan mendapatkan respons positif. [tkf]