UNIMALNEWS | Lhokseumawe- Konsolidasi demokrasi dan pemilu yang akan kita tuju 2024 nanti harus benar-benar wujud manifestasi kedaulatan rakyat. Berbagai kemungkinan, baik bentuk pelanggaran dan potensi kerawanan, bahkan berbagai polarisasi yang mengarah pada kekerasan destruktif, hal itu dikatakan Taufik Abdullah pada acara, Rakor Penanganan Pelanggaran yang diadakan oleh Panwaslih Aceh Utara, Minggu (27/11/2022) di Hotel Diana, Lhokseumawe.

Pada rakor tersebut, taufik mengusung tema “Menuju Pesta Demokrasi Rakyat: Money Politic Dalam Tahapan Pemilu 2024”, mengambarkan perkembangan demokrasi tanah air, implikasi dan potensi pelanggaran, serta berbagai kemungkinan bisa berdampak buruk untuk daerah. “Aroma Money Politic pada Pemilu 2024 akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan, kata taufik mengawali paparannya.

“Realitasnya, pemilu kita masih transaksional.Oligarkhi parpol dan oligarkhi ekonomi berkolaborasi merebut kuasa.Rakyat semakin pesimis dengan hajatan demokrasi, karena atmosfir politik cenderung memasung suara rakyat,” ucap Taufik.

Money politic dan jual beli suara masih menduduki trend tertinggi diantara berbagai bentuk pelanggaran yang masih sulit diantisipasi pada setiap kontestasi di tanah air.Saat ini, personality politisi tidak cukup mengandalkan popularitas, kapasitas, track record, pun tidak cukup dengan modal sosial yang dimiliki, tapi financial capital menjadi faktor utama dalam merebut suara rakyat.

Lanjut Taufik, tidak hanya di Aceh, secara nasional kegaduhan politik dipertontonkan elit politik kesannya tidak mendidik, sehingga pragmatisme pesta rakyat cenderung menampilkan kegilaan. Dulu, kita mengenal ‘suara rakyat adalah suara tuhan’, kini berubah menjadi‘suara rakyat adalah siapa yang bayar’, ketus Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ini mengugah peserta diskusi.

“Biarpun atmosfir politik tanah air cenderung menampilkan democrazy,unjuk kegilaan, kita berharap Pemilu 2024 yang kita tuju nantinya berlangsung tertib, dimana prinsip asas‘luber-jurdil’ berlangsung sehat dan berkualitas. Instrumen penyelenggara dan pengawasan pemilu dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Integritas, profesionalisme dan  netralitas mereka masih menyisakan sedikit harapan,bahwa kualitas demokrasi Indonesia ke depan masih dapat kita konsolidasikan, agar berdampak lebih subtantif,” katanya.

Penyelenggara ataupun lembaga pengawas Pemilu diberbagai tingkatan, sampai ke TPS tidak hanya sekedar menyelesaikan kerja-kerja elektoral yang proseduralistik, tapi melalui berbagai regulasi dan aturan yang ada, diberbagai tingkatan mampu mendorong pengawasan partisipatif.

“Adanya penglibatan berbagai elemen masyarakat mengawal jalannya demokrasi elektoral ini, nantinya, bisa melahirkan legitmasi pemerintah yang benar-benar didaulat oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, yaitu pemerintahan pro-rakyat dalam kebajikan dan kebijakannya”.Political will ini harus kita movingdari sekarang, dan itu masih tersisa pada integritas penyelenggara, kata mantan aktivis 98 ini. 

Pada kesempatan itu, taufik juga menjelaskan santai tahapan pemilu, berbagai potensi pelanggaran dan peluang terjadinya money politic, serta sangsi hukum bagi pelakunya.Kita berharap berbagai modus operandi money politic benar-benar dilaporkan dan ditindak sesuai hukum pidana pemilu.

Diakhir presentasinya, taufik menilai, berbagai kebisingan yang dipertontonkan politisi, kiranya dapat mengedukasi rakyat, sebab dengan begitu kita masih bisa optimis Pemilu 2024 nanti akan melahirkan perubahan, kesejahteraan dan keadilan sosial, wujud pemerintahan yang bersih, berdaya mengangkat harkat martabat bangsa dan negara ini lebih baik lagi (mcl).