UNIMALNEWS | Lhokseumawe – Lhokseumawe- Dosen Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr Nur Hafni menjadi narasumber pada Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Selasa (29/9/2026).

Forum tersebut mengangkat tema peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Dalam kesempatan tersebut, Dr Nur Hafni menyampaikan materi bertajuk “Sinergi Pelayanan dan Pengawasan: Tawaran Model Collaborative Customs Governance Menuju Lhokseumawe sebagai Pilot Project”.

Dalam paparannya, Dr Nur Hafni menjelaskan bahwa pelayanan publik dan pengawasan merupakan dua mandat yang harus berjalan secara seimbang. Fasilitasi perdagangan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga pengamanan penerimaan negara. Menurutnya, kualitas tata kelola dapat terlihat ketika kecepatan dan kemudahan pelayanan tidak mengurangi integritas pengawasan. Karena itu, penyelenggaraan pelayanan kepabeanan dan cukai perlu terus dikembangkan agar lebih transparan, akuntabel, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Nur Hafni juga mengajak peserta forum untuk merefleksikan paradigma yang selama ini tercermin dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Perubahan paradigma diperlukan dari pola pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuju paradigma negara yang melayani. “Pelayanan kepabeanan perlu diarahkan pada tata kelola yang semakin kolaboratif, di mana para pemangku kepentingan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga terlibat dalam proses perbaikan pelayanan dan pengawasan,” demikian gagasan yang disampaikannya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, ia menawarkan sejumlah perubahan dalam desain SOP kepabeanan. Di antaranya, dari dokumen tertutup menjadi publik dan transparan, dari sekadar kepatuhan menuju nilai publik dan mutu, dari komunikasi satu arah menjadi partisipatif, dari orientasi output menuju outcome dan dampak, serta dari pendekatan alat kekuasaan menuju pelayanan dan pemberdayaan.

Selanjutnya pada kesempatan itu, Nur Hafni memperkenalkan model Collaborative Customs Governance sebagai tawaran solusi untuk memperkuat sinergi pelayanan dan pengawasan. Model ini dibangun melalui empat pilar utama, yaitu Co-Design, Co-Production, Co-Evaluation, dan Co-Learning.

Forum tersebut ditutup dengan gagasan bahwa sinergi antara pelayanan prima dan pengawasan berbasis data menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Gagasan tersebut sekaligus menempatkan Lhokseumawe sebagai konteks yang ditawarkan untuk pengembangan Collaborative Customs Governance.

Keterlibatan Dr Nur Hafni sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi akademisi Universitas Malikussaleh dalam memberikan perspektif akademik terhadap pengembangan pelayanan publik dan tata kelola kepabeanan dan cukai, khususnya melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengguna jasa, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.