UNIMALNEWS | Lhokseumawe –Pemulihan Aceh pascabanjir hidrometeorologi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif sekaligus membangun ketahanan ekologis dalam jangka panjang.

Persoalan tersebut menjadi fokus kuliah umum yang digelar Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal), Selasa (6/10/2026), di Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe.

Mengusung tema “Collaborative Governance dalam Kebijakan Rehabilitasi Aceh Pascabanjir Hidrometeorologi: Membangun Ketahanan Ekologis Berbasis Kemitraan”, kegiatan berlangsung secara hybrid dengan menghadirkan Prof. Dr. Kismartini, M.Si., dari Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro sebagai pemateri.

Sekitar 300 peserta mengikuti kegiatan melalui platform daring, selain peserta yang hadir secara langsung. Kuliah umum tersebut menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai konsep collaborative governance sekaligus melihat penerapannya dalam kebijakan rehabilitasi pascabencana.

Wakil Dekan I FISIP Unimal Prof. Dr. Suadi, M.Si., Wakil Dekan II Bobby Rahman M.Si., Wakil Dekan III Dr. Taufik Abdullah M.A, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Dr. Nur Hafni MPA., serta Koordinator Program Studi Administrasi Publik Risna Dewi M.S.P Ph.D,  sekretaris jurusan, Dr. Ferizaldi M. Si, turut hadir bersama para dosen, panitia, dan mahasiswa.

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Dr. Nur Hafni mengatakan kuliah umum tersebut penting untuk memperkuat wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan publik, khususnya tata kelola kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami collaborative governance secara teoritis. Perspektif tersebut juga perlu digunakan untuk membaca persoalan publik dan merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

“Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan berbagai persoalan nyata yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Kismartini menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral maupun hanya mengandalkan kapasitas pemerintah.

Kompleksitas persoalan kebencanaan, kata dia, membutuhkan kerja sama lintas sektor serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga terkait perlu membangun pola kolaborasi sejak tahap penanganan hingga rehabilitasi dan pemulihan.

Pendekatan collaborative governance, lanjutnya, dapat mendorong proses rehabilitasi menjadi lebih partisipatif, terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

“Rehabilitasi pascabencana tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengembalikan kondisi fisik wilayah yang terdampak. Ada aspek lingkungan, sosial, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat yang juga harus diperkuat,” jelasnya.

Ia menekankan, pembangunan ketahanan ekologis harus menjadi bagian penting dalam kebijakan rehabilitasi. Pemulihan wilayah terdampak bencana perlu sekaligus memperhitungkan potensi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

Dengan demikian, proses rehabilitasi tidak berhenti setelah infrastruktur atau fasilitas yang rusak kembali dibangun, tetapi juga harus menghasilkan masyarakat dan lingkungan yang lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Menurut Kismartini, isu kebencanaan memiliki keterkaitan erat dengan bidang keilmuan Administrasi Publik. Penanganan bencana bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, koordinasi antarlembaga, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta hubungan antara pemerintah dan aktor nonpemerintah.

Karena itu, mahasiswa Administrasi Publik perlu memahami bagaimana berbagai aktor dapat bekerja bersama dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks.

Kuliah umum tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghubungkan teori yang dipelajari di ruang perkuliahan dengan persoalan kebencanaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah dan aktor nonpemerintah dapat membangun mekanisme kolaborasi yang efektif dalam rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu tata kelola kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Sekitar 300 peserta mengikuti kegiatan secara daring, sementara peserta lainnya hadir langsung di lokasi.[]