Tujuh Dosen Unimal Terlibat Panel Ahli Nasional, Beri Masukan untuk Kebijakan Pemerintah

SHARE:  

Humas Unimal
Rektor Universitas Malikussaleh; Prof. Dr. Herman Fithra, Aseang Eng, menyampaikan paparan dalam kegiatan panel Ahli Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di Jakarta, Kamis (29/8/2026). Foto: Ist

UNIMALNEWS | Jakarta – Tujuh dosen Universitas Malikussaleh (Unimal) terlibat dalam Diskusi Panel Ahli bertajuk “Mengkaji Kebijakan, Memperkuat Manfaat bagi Rakyat” yang berlangsung di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, 28–29 Oktober 2026. Para akademisi Unimal bergabung dengan sekitar 80 pakar dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji kebijakan dan program prioritas pemerintah dari sejumlah bidang strategis.

Forum yang diselenggarakan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tersebut diarahkan untuk mengevaluasi kebijakan dan program prioritas pemerintah, termasuk mengidentifikasi persoalan, tantangan implementasi, serta aspek yang masih memerlukan penguatan.

Hasil pembahasan para ahli diharapkan menjadi masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan dibuka Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia; Dr Syahganda Nainggolan, dan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Prof Brian Yuliarto PhD

Dalam forum tersebut, tujuh akademisi Unimal terlibat pada kluster yang berbeda sesuai bidang keahlian masing-masing. Prof Dr Herman Fithra bergabung dalam kluster tata kelola, dengan pembahasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dr. Mukhlis terlibat dalam kluster hukum dan kebijakan publik, dengan pembahasan mencakup aspek hukum dalam kebijakan, partisipasi masyarakat, serta pengakomodasian aspirasi dan kepentingan publik dalam proses kebijakan berdasarkan prinsip demokrasi. Dr dr Maulana Ikhsan; bergabung dalam kluster kesehatan, dengan memberikan perspektif akademik terhadap penguatan kebijakan dan pembangunan sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Dr Ir Asri; terlibat dalam kluster hilirisasi dan industrialisasi, yang mengkaji penguatan nilai tambah, pengembangan industri, dan optimalisasi sumber daya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Jullimursyida PhD; tergabung dalam kluster ekonomi kerakyatan dan desa, dengan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan desa, serta kebijakan yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Teuku Zulkarnaen PhD; terlibat dalam kluster pendidikan dan pembangunan, yang membahas keterkaitan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan kebijakan pembangunan nasional, dan terakhir Dr Erniati bergabung dalam kluster ketahanan pangan, dengan pembahasan mengenai kebijakan ketahanan pangan dan penguatan sistem pangan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rektor Universitas Malikussaleh ; Prof Dr Herman Fithra Asean Eng, menilai keterlibatan akademisi Unimal dalam forum tersebut penting karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pengetahuan dan hasil kajian dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada produksi pengetahuan di ruang akademik. Keilmuan yang kita miliki harus dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan rekomendasi yang membantu menyelesaikan persoalan masyarakat serta memperkuat kualitas kebijakan publik. “Keterlibatan dosen Unimal dalam forum ini merupakan bagian dari kontribusi tersebut,” ujar Prof Herman.

Menurut Rektor, keterlibatan tujuh akademisi dari bidang keilmuan yang berbeda juga menunjukkan bahwa persoalan pembangunan membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Isu tata kelola, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, industrialisasi, dan ketahanan pangan tidak dapat dilihat secara terpisah karena saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Keterlibatan akademisi dari berbagai disiplin tersebut memperluas kontribusi Unimal dalam pembahasan isu pembangunan nasional. Forum panel ahli juga menjadi ruang untuk mempertemukan kajian akademik dengan kebutuhan penyempurnaan kebijakan serta mengidentifikasi kesenjangan antara rancangan kebijakan dan implementasinya di lapangan.[ryn]


Berita Lainnya

Kirim Komentar