UNIMALNEWS | Lhokseumawe – Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Malikussaleh, Depita Kardiati MSi, memaparkan hasil penelitian tentang strategi adaptive governance dalam pengelolaan pajak hiburan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.

Pemaparan tersebut berlangsung dalam seminar diseminasi hasil penelitian yang diselenggarakan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (4/11/2026), di Aula Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Bappeda Kota Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, dan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.

Forum diseminasi ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan hasil kajian akademik dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dalam paparannya, Depita menekankan pentingnya pendekatan adaptive governance untuk memperkuat tata kelola pengelolaan pajak hiburan di Kota Lhokseumawe.

“Pendekatan ini menekankan kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah terhadap dinamika sosial, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta karakteristik dan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi PAD sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Dalam konteks tersebut, pengelolaan pajak hiburan perlu mendapat perhatian, terutama dalam mengidentifikasi potensi objek pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta mengembangkan sistem pemungutan yang adaptif dan transparan.

Penelitian ini mengidentifikasi lima aspek strategis yang perlu diperkuat, yaitu pembelajaran kelembagaan, kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan, kapasitas kelembagaan, adaptasi kebijakan serta inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Menurut Depita, pengelolaan pajak hiburan di Kota Lhokseumawe memiliki karakteristik tersendiri karena harus mempertimbangkan dinamika potensi ekonomi daerah sekaligus menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan syariat Islam.

“Optimalisasi PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian kebijakan dengan regulasi dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat,” terangnya.

Ia juga menekankan perlunya penguatan basis data dan pemetaan potensi objek pajak, peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akurasi pencatatan transaksi.

“Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih komprehensif dalam menetapkan target penerimaan dan merumuskan strategi pengelolaan pajak yang tepat,” pungkasnya. []