UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh menyayangkan atas aksi dan tindakan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara untuk mengusir warga Etnis Rohingnya beberapa waktu lalu. 

Ketua umum DPM Unimal, Mohamad Muhaymin mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Banda Aceh kemarin merupakan bentuk dari dekadensi moral. 

"harusnya sebagai mahasiswa dan sebagai kaum intelektual masih banyak langkah lain yang bisa ditempuh. Aksi yang dilakukan ini tidaklah manusiawi," ungkapnya pada rilis yang diterima Unimalnews, Kamis (28/12/2023).

Ia mengatakan kilas balik tentang Etnis Rohingya, merupakan lahir dari empat gelombang migrasi muslim dari zaman kuno, abad pertengahan hingga kolonialisme Inggris. Etnis Rohingnya  ditindas oleh negara Myanmar yang mengharuskan mereka mengungsi ke tempat-tempat lain. 

"Meskipun di Bangladesh terdapat pusat pengungsian untuk orang Rohingya, informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa situasi keamanan di kamp-kamp tersebut telah melampaui kapasitasnya, menyebabkan penurunan signifikan dalam kondisi mereka. Keamanan di kamp-kamp tersebut kini terancam, karena kelompok kriminal bersenjata bersaing untuk menggunakan kamp sebagai tempat untuk perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Bahkan, lebih dari 60 pengungsi telah kehilangan nyawa dalam bentrokan yang terjadi," jelas Muhaymin.

Muhaymin juga menyebutkan bahwa karena hal tersebut yang membuat  mereka berlayar untuk mencari tempat yang aman di wilayah lain. "Tentu hal ini sangat terenyut hati kita sebagai manusia yang bermoral melihat keadaaan mereka. Apakah mereka yang harus disalahkan, tentu saja tidak. Tapi kami melihat kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani hal ini," ujarnya.

Tambah Muhaymin, seharusnya PJ Gubernur Aceh membuat sebuah regulasi terkait pengungsi rohingnya. "Hari ini kita lihat belum ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap permasalahan ini, yang sangat disayangkan pengungsi Rohingya di jadikan bahan politik untuk kampanye dengan narasi-narasi dengan janji-janji, sungguh miris," terangnya.

Muhaymin berharap dan meminta pemerintah daerah segera membuat regulasi hukum untuk penanganan masalah Rohingya tersebut. "Kami juga menuntut pihak UNHCR yang seharusnya bertanggung jawab mengurusi mereka, UNHCR kan mendapat support anggaran dari PBB untuk menangani masalah pengungsi," katanya.

Lanjutnya, untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menunjukkan akhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. "Karena memaki mereka, menghina mereka, mengusir mereka tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah konkrit yang harus kita lakukan yaitu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi hukum terkait permasalahan ini," pungkasnya. [ ]