UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang wacana Pejabat (Pj) Kepala Daerah "Gubernur, Bupati, dan Walikota" Se-Aceh di Aula Cut Meutia, kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Jumat (28/1/2022).

FGD yang digelar secara hybrid dan daring itu menghadirkan tokoh ulama, Teungku H.Muhammad Yusuf A.Wahab atau lebih dikenal dengan sebutan Tusop, Perwakilan MPU, Tgk Nurdin, pakar hukum Dr Yusrizal, Kasiter Korem 011/LW, Letkol Inf Mulyadi, Muhadi Bukhari (LSM Bytra), Perwakilan BEM Unimal dan IAIN Lhokseumawe, HMI Aceh Utara-Lhokseumawe, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslih Provinsi Aceh, Marini, Wakil Rektor Unimal, Dr Baidhawi, serta Panwaslih dan KIP Lhokseumawe, Aceh Utara, dan tokoh masyarakat lainnya..

Ketua Panitia, Awaludin Arifin MI.Kom mengatakan, kegiatan ini bagian dari inisiatif FISIP untuk mengetahui siapa yang layak jadi Pejabat yang akan menggantikan sejumlah Bupati, walikota, bahkan Gubernur Aceh di tahun ini.

“Kita harapkan dengan adanya acara ini, pihak yang berwenang bisa memilih orang yang tepat untuk memimpin Aceh nantinya,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr Baidhawi dalam kesempatan itu menyampaikan, saat ini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat tentang siapa pejabat yang akan ditugaskan untuk Aceh.

“Intinya siapapun boleh menjadi pejabat di Aceh, yang penting bisa memahami bagaimana karakteristik Aceh sekarang, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin pejabat yang berwenang bisa mengambil kebijakan dengan memperhatikan hal-hal tersebut,” ungkapnya.

Tambah Baidhawi, diskusi hari ini melibatkan semua unsur yang ada di Aceh, baik dari akademisi, ulama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa sehingga nantinya bisa menjadi masukan kepada yang mengambil kebijakan siapa tokoh yang cocok untuk menduduki pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.

“harapan kita adalah dari sini muncul masukan yang mungkin menjadi pertimbangan terhadap pemangku kepentingan sehingga nanti akan muncul pejabat yang cocok yang akan ditempatkan di Aceh,” tutupnya.[tmi]