UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Dosen Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya MHum menjadi pembicara tunggal pada acara Seri Pendidikan Politik (Sepentik) 1 (satu) yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdatul Ulama (NU) Aceh. 

Acara tersebut berlangsung melalui media Zoom Meeting, Selasa (21/5/2024), dengan mengusung tema "Pilkada dan Regresi Demokrasi". 

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (KBA), selaku Ketua Lakpesdam NU Aceh menyampaikan rasa kekhawatirannya akan kualitas demokrasi dan perpolitikan di Aceh ke depan. 

"Sepentik ini menjadi media dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh terkait politik yang berkembang," terang KBA.

Ia juga menjelaskan bahwa acara ini merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman politik dan akan memperbaiki sikap politik dalam berbagai momentum agenda demokrasi yang menjadi pilar utama dalam pembangunan.
 
"Sepentik akan dilaksanakan secara berkala dengan menghadirkan narasumber yang merupakan pakar dalam topik pilihan. Pelaksanaan Sepentik akan dilakukan secara daring dan juga hybrid untuk menjangkau semua kalangan masyarakat tanpa batas," jelasnya.

Sementara itu, Teuku Kemal Fasya dalam penyampaian materinya menguraikan perkembangan geopolitik dan kultural Aceh mulai dari pendekatan etnografis, konflik Aceh, terbentuknya partai lokal dan juga menyoroti politik ulama. 

Selain itu Kemal juga melakukan pemetaan terhadap tantangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024. "Tantangannya ke depan yang terlihat adalah Aceh yang masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera, angka stunting yang masih tinggi, DOKA yang menurun tinggal 1 persen, deforestasi yang meningkat, problem tata kelola pemerintah sampai permasalahan revisi UUPA yang belum selesai, dan indeks persepsi korupsi Aceh yang belum baik," terang Kemal.

Pada materinya, Fasya juga memberi prediksi beberapa calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang akan maju dan analisis kemampuan kepemimpinan dan penguatan dan pelemahan demokrasi dalam Pilkada 2024 nanti.
 
"Bercermin pada Pemilu 2024 yang lalu, saya meyakini praktik money politic akan jauh meningkat pada pelaksanaan Pilkada serentak bulan November 2024. Hal tersebut dikarenakan dalam kampanye akan ada kelompok pemodal yang akan ikut mendanai untuk memenangkan calon kepala daerah, uang haram dari hasil transaksi sabupun juga akan ikut beredar pada Pilkada nantinya," jelasnya.

Atas berbagai praktik politik di Aceh, tambah Kemal, Pilkada Aceh akan gagal memberikan wajah demokrasi lokal yang khas. "Praktiknya malah mengikuti model demokrasi ala Jakarta dan kecenderungan yang akan terjadi adalah oligarki dan kartel politik," pungkasnya.

Sepentik melalui platform Zoom meeting berlangsung dinamis dengan diskusi hangat yang dipandu langsung oleh Muhajir Al Fairusy dari Lakpesdam selaku moderator. [fzl]