UNIMALNEWS | Reuleut – Universitas Malikussaleh (Unimal) mencatat tonggak penting dalam penguatan pendidikan tinggi di Aceh setelah memperoleh izin pembukaan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen. Program ini menjadi prodi S3 kedua di Unimal setelah Program Studi Doktor Hukum, sekaligus memperluas peran kampus dalam pengembangan keilmuan dan penelitian strategis.

Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1301/B/O/2026, yang ditetapkan pada 29 Oktober 2026.

Kehadiran S3 Ilmu Manajemen Uimal ini membuka peluang bagi akademisi, peneliti, aparatur pemerintah, dan profesional untuk menempuh pendidikan doktoral tanpa harus meninggalkan Aceh. Lebih jauh, program ini diharapkan melahirkan riset yang mampu menjawab persoalan tata kelola organisasi, daya saing usaha, serta pembangunan ekonomi daerah.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal; Jullimursyida PhD, menyebut izin tersebut sebagai momentum penting penguatan fakultas. “Kami ingin membangun pendidikan doktor yang tidak hanya menghasilkan gelar akademik, tetapi juga gagasan, riset, dan rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Malikussaleh; Prof Dr Herman Fithra Asean Eng, menegaskan bahwa penambahan program doktor merupakan langkah strategis memperkuat kapasitas universitas. “Hadirnya S3 Ilmu Manajemen setelah S3 Hukum menunjukkan komitmen Unimal memperluas akses pendidikan berkualitas. Target kami bukan sekadar menambah program studi, melainkan membangun pusat keunggulan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa,” katanya.

Unimal selanjutnya berkewajiban memastikan penyelenggaraan program memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, termasuk tata kelola akademik dan persyaratan akreditasi. Dengan fondasi tersebut, S3 Ilmu Manajemen diharapkan menjadi penggerak lahirnya penelitian unggulan, jejaring kolaborasi, dan solusi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Pencapaian ini sekaligus memperluas kontribusi pendidikan tinggi Aceh dalam pembangunan nasional berkelanjutan.[ryn]