Prodi Ekonomi Syariah Unimal Siapkan Konsep Kurikulum Merdeka

SHARE:  

Humas Unimal
Prodi Ekonomi Syariah Unimal Siapkan Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh saat ini sedang mempersiapkan diri dalam penerapan konsep Merdeka Belajar. Salah satu upaya mencapai konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi, Prodi Ekonomi Syariah akan melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan konsep tersebut.

Oleh karena itu, pada Kamis (27/8/2020) prodi tersebut menggelar lokakarya Kurikulum Merdeka-Merdeka Belajar dengan mengundang beberapa akademisi dan praktisi yang diikuti kurang lebih 42 orang secara virtual aplikasi Zoom.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Dr Hendra Raza dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia mengatakan, dalam menerapkan Program Merdeka Belajar, program studi harus menyesuaikan program-program yang dibuat  dengan arah kebijakan dan strategi untuk pendidikan tinggi berkualitas.

“Penyusunan Kurikulum Merdeka nantinya akan menjawab kebutuhan industri dengan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ,” tuturnya.

Kemudian, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Mukhlis M. Nur MA menyebutkan kurikulum yang dibuat saat ini sesuai dengan perkembangan zaman.

“Jadi lulusan mempunyai masa depan yang cemerlang, harapannya komunikasi dari berbagai pihak dapat terus berjalan, sehingga prodi dapat lebih mengerti,” katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, Dr Arief Mufriani, dan Kepala Cabang Bank Muamalat Langsa, Syahrul Effendi.

Dr Arief Mufriani memaparkan, persiapan memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 perlu adanya kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi antar kampus dan mahasiswa yang masuk dan keluar kampus untuk memperoleh pendidikan.

“Perubahan-perubahan administrasi menjadi PR terbesar dalam penerapan Kurikulum Merdeka-Merdeka Belajar. Secara umum pembuatan kurikulum ini mudah untuk dibuat, permasalahannya terletak pada tertib administrasi yang sama antar kampus dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya,” terangnya.

Selain itu, Arief menyebutkan, Kurikulum Merdeka Belajar harus memiliki sinergitas dengan PD DIKTI sesuai Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

“Sehingga Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh harus memiliki spirit dari kebijakan kampus merdeka dengan mengembangkan kurikulum dengan proses pembelajaran, inovasi penelitian, dan inovasi pada kegiatan pengabdian masyarakat sehingga lulusan yang dihasilkan kompeten dan profesional,” tambahnya.

Sementara narasumber kedua, Syahrul Effendi menyampaikan, bahwa perlunya keterlibatan industri dalam bentuk pengajaran kepada mahasiswa agar adanya persamaan persepsi antara dunia kampus dan dunia kerja.

“Mahasiswa dituntut agar tidak gagap ketika masuk ke dunia kerja, peran praktisi sangat penting bukan hanya mengajar tetapi pengalaman yang terjadi di lapangan” tegasnya.[tmi]


Berita Lainnya

Kirim Komentar