UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Pemimpin masa depan Aceh diharapkan mampu menghadirkan stabilitas sosial, politik, ekonomi, agama dan juga psikologis untuk masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Dr Nazaruudin dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang wacana Pejabat (Pj) Kepala Daerah "Gubernur, Bupati, dan Walikota" Se-Aceh di Aula Cut Meutia, kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Jumat (28/1/2022).

BACA:Wacanakan Pj Kepala Daerah di Aceh, Universitas Malikussaleh Gelar FGD

“Dalam pandangan Sosiologi politik, stabilitas itu adalah hal yang terpenting, jadi kita berharap Pj yang akan ditunjukan nantinya adalah seorang yang betul mampu menghadirkan stabilitas tersebut,” kata Dr Nazaruddin .

Lanjutnya, yang menentukan stabilitas politik di Aceh adalah aspek keislaman. Karena Islam adalah identitas sosial dan politik yang melekat pada rakyat Aceh, apalagi Aceh secara formal sudah disebut sebagai daerah Syariat Islam.

“Untuk mendukung stabilitas kepemimpinan ini adalah yang memiliki keberpihakan pada pelaksanaan syariat Islam, mempromosikan perdamaian dan berpihak pada rakyat. Semua ini tentunya domainnya ada sama Mendagri dan Presiden,” ungkapnya.

Nazaruddin menyebutkan, partisipasi rakyat dibutuhkan dalam kontrol pemerintah kedepan untuk mendukung program-program strategis di Aceh yang harus ditingkatkan.

“Partisipasi tertinggi dalam politik adalah kontrol masyarakat sehingga Aceh tidak terjebak dalam demokrasi prosedural yang membeku,” sebutnya.[tmi]