UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh adakan kuliah umum dengan tema “Reformasi Birokrasi dalam Pergeseran Teori Administrasi Publik” di ruang kuliah Magister Sosiologi, Kampus Lancang Garam, Lhokseumawe, Sabtu (13/05/2023).

Kuliah ini menghadirkan Dr Hardi Warsono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro sebagai narasumber dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa serta para dosen dan tenaga kependidikan.

Ketua Prodi, Dr Muhammad Bin Abubakar juga sebagai moderator mengatakan tujuan dilaksanakan kuliah ini adalah sebagai upaya memberikan pemahaman dan analisis mendalam bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik mengenai perkembangan reformasi birokrasi.

“Semoga mahasiswa mampu menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber serta mampu mempraktikkan teori administrasi publik ketika berbincang mengenai reformasi birokrasi yang ada di Indonesia,” terang Muhammad.

Dekan Fisipol, Dr M. Nazaruddin menyampaikan bahwa kuliah hari ini adalah kuliah pakar yang bukan hanya membahas teoritis, namun juga secara empiris atas respon reformasi birokrasi ini.

“Acara ini juga menjadi rangkaian kerjasama lanjutan antara Fisipol Undip dengan Fisipol Unimal, khususnya Jurusan Administrasi,” ucap Nazaruddin.

Hardi Warsono dalam materinya menyampaikan berbagai lika-liku reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Ia juga menjelaskan tiga arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi yang menyangkut dengan Birokrasi yang berdampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Reformasi Birokrasi bukan hanya tumpukan kertas tapi birokrasi lebih kepada bagaimana upaya pemerintah lebih lincah, fleksibel dan cepat dalam melakukan perubahan-perubahan yang signifikan kearah perubahan yang mendasar dan total.

“Ada lima prioritas kerja reformasi birokrasi ini yaitu, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, Hardi juga menjelaskan mengenai pergeseran teori administrasi publik yang lama ke arah reformasi publik yang baru, yaitu birokrasi publik yang berbicara bukan hanya teori dan konsep tetapi juga mengarah pada pragmatis. 

“Ada beberapa tahapan dalam reformasi birokrasi yang terukur dalam lima tahun, pertama rule based bureaucracy, performance based bureaucracy, dynamic governance,” terangnya.

Acara itu berlangsung selama tiga jam dan para peserta ikut memberi tanggapan serta pertanyaan kepada narasumber mengenai materi yang disampaikan. [fzl]