UNIMALNEWS | Sigli - Dosen Antropologi Politik, Teuku Kemal Fasya, menjadi pembicara pada kegiatan "Rapat Konsolidasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD" yang dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Panwaslih di Sigli (24/11/2023). Rapat kerja ini dihadiri oleh staf Panwaslih Kabupaten Pidie dan koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan sekabupaten Pidie.

Pada pemaparannya, Kemal mengingatkan bahwa tahapan Pemilu, terutama kampanye menjadi ruang yang kerap dilanggar oleh peserta Pemilu. "Kita lihat, fase kampanye yang baru dimulai 28 November 2023, malah masih banyak peserta pemilu yang mengibarkan alat peraga lampanyenya di ruang publik, termasuk peserta pemilu dari calon presiden-wakil presiden," ungkapnya.

Lebih lanjut dosen yang juga kolumnis tema-tema demokrasi, kepemiluan, etnografi, dan antropologi politik ini menyatakan Panwascam harus memiliki daya nalar di atas penyelenggara dalam merespons kemungkinan pelanggaran. "Panwascam harus menyadari, bahwa ada kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang bisa ditangani di tingkat kecamatan, dan tidak harus semuanya dilimpahkan ke Panwaslih Kabupaten Pidie. Jika Panwascam tidak bekerja, termasuk membuat kajian dan laporan tentang potensi pelanggaran, ia bahkan bisa menjadi pihak terlapor," tambah Kemal.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Pidie, Muhammad Khairullah, SSos, menyambut baik kegiatan ini. "Memang pembekalan terkait dengan penguatan wacana harus dimiliki oleh Panwascam. Mereka harus punya respons cepat atas situasi yang bisa menjadi problem pelaksanaan Pemilu yang adil dan demokratis. Apalagi jika pelanggaran yang mungkin jauh dari mata publik, maka Panwaslu Kecamatan bisa bergerak dengan sigap dan cepat. Jika potensi itu bisa dihilangkan dengan kemampuan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Muspika setempat, itu lebih baik" tutupnya.