UNIMALNEWS | Bireuen – Dua dosen Universitas Malikussaleh menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Konsolidasi Hasil Pemilu di Kabupaten Bireuen. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, yang diselenggarakan di Aula Hotel Fajar, Bireuen, Rabu (1/5/2024).

Dua orang dosen yang menjadi narasumber itu adalah Teuku Kemal Fasya, MHum dan Dr Hadi Iskandar, MH. Adapun yang menjadi peserta kegiatan adalah komisioner Panwaslu Kecamatan dan Koordinator Sekretariat Kecamatan sekabupaten Bireuen.

Pada sambutan pembukaan, ketua komisioner Panwaslih Bireuen, Rahmad, menyampaikan bahwa meskipun Pemilu secara nasional memberikan banyak catatan kritis dan sikap sinis tentang kualitas partisipasi, Bireuen mampu memberikan pelajaran tentang demokrasi elektoral yang baik. 

“Buktinya, tingkat partisipasi pemilih di Bireuen di atas rata-rata nasional, 82,4 persen dan tidak ada kasus Pemilu di Bireuen yang dibawa pada sidang PHPU di MK,”ujarnya.

Teuku Kemal Fasya yang menjadi narasumber pertama dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Bersama Stakeholder”, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 memberikan suatu gambaran yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh penyelenggara Pemilu. 

“Meskipun kegiatan Pemilu Serentak itu menjadi terbesar kedua di dunia setelah India dengan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT). 200 juta lebih itu tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.731 desa/kelurahan, hasil dan prosesnya masih memberikan banyak catatan untuk bisa disebut sebagai pemuilu yang bebas dan demokratis” terangnya.

Lanjut Kemal, besarnya DPT memerlukan panitia penyelenggara yang juga tidak sedikit. Dengan DPT dan TPS seperti itu memerlukan 5.741.127 petugas KPPS, 251.193 PPS, 83.731 PKD, 820.161 pengawas TPS, dan 1.640.322 petugas Linmas. Jika digabung dengan seluruh penyelenggara, bisa dipastikan tidak kurang dari 8,5 juta warga yang terlibat dalam pesta demorasi ini, baik untuk kelembagaan permanen atau pun ad hoc. 

“Demikian pula ada 83 lembaga survei dan quick count yang menyediakan data survei dan hitung cepat. Artinya secara kuantitatif hasil Pemilu bisa dikatakan memberikan kepastian hasil, meskipun ada kecurangan, tidak sampai dua persen dari total suara.” jelasnya.

Namun Kemal membuat catatan bahwa secara moral dan integritas pemilihan serentak kemarin masih bermasalah. Masalah kelebihan beban kerja panitia yang terlibat langsung pungut-hitung dan Sirekap yang tidak memberikan menjamin kemurnian hasil rekapitulasi suara. 

“Demikian pula netralitas ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara masih bermasalah, meskipun tidak bisa dikatakan ada desain yang sifatnya nasional dan institusional,” ungkap Kemal.

Sementara Hadi Iskandar menyampaikan tema “Evaluasi Hasil Rekapitulasi dan Konsolidasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024”. 

Pada sesi setelah makan siang itu, Hadi menyampaikan bahwa rekam jejak sebagai penyelenggara sangat penting, karena ini akan menjadi andalan tentang integritas. 

“Penyelenggara yang memiliki jejak rekam baik layak dipromosikan untuk momen elektoral ke depan, termasuk untuk Pilkada Serentak,” sebutnya.

Lebih lanjut, wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Unimal itu juga mengingatkan bahwa tantang Pilkada tidak lebih kecil dibandingkan Pileg dan Pilpres. 

“Konflik konflik kepentingan pada Pilkada bahkan lebih besar daripada Pileg dan Pilpres. Jika kembali diamanahkan sebagai penyelenggara harus siap-siap secara mental dan intelektual,” terang Hadi.

Terakhir Hadi memberikan apresiasi terhadap kinerja Panwaslih Bireuen. “Penyelemggaraan Pemilu di Bireuen relatif tidak bermasalah dan menjadi modal penting bagi Panwaslih Pilkada untuk mempersiapkan perhelatan secara lebih baik,” pungkasnya. [fzl]