UNIMALNEWS | Balikpapan - Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Nuribadah dan Elidar Sari, mengikuti Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) ke-III yang bertemakan “Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara” yangi berlangsung pada 6–9 Desember 2024 di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam konferensi tersebut, Nuribadah mempresentasikan artikel yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan”. Makalah yang diajukan berhasil lolos seleksi Call for Paper KNAPHTN-HAN 2024, dan naskah hasil presentasi ini akan diterbitkan dalam prosiding yang terdaftar dengan ISBN. Sedangkan Elidar Sari dan Arif Rahman Penataan Regulasi Pemilihan Umum melalui Proses Kodifikasi Undang-undang Pemilu di Indonesia.

Konferensi KNAPHTN-HAN ke-III bertujuan untuk memperkuat peran pendidikan hukum dalam mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia. Acara ini mengumpulkan para ahli hukum dari berbagai Perguruan Tinggi dan lembaga pemerintah untuk membahas tantangan dan solusi terkait reformasi Hukum Tata Negara di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jendral APHTN-HAN, kata Nuribadah, ada sekitar 300 artikel yang masuk dari waktu sekitar 2 minggu pengumpulan artikel, hanya 1/3 yang berhasil lolos diundang untuk mempresentasikan artikelnya ke Konfrensi Nasional 3 di Balikpapan. 1/3 artikel tersebut dibagi dalam dua kluster, dimana kluster pertama dibiayai full dan kluster kedua hanya diberi fasilitas meeting saja. 

“Kegiatan ini dibiayai oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, BPJS Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM, serta pihak KPU RI,” jelasnya.

Nuribadah merasa bangga bisa menjadi salah satu anggota APHTN-HAN saat ini memiliki anggota terdaftar sebanyak 1500 orang dari kalangan dosen Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara di perguruan tinggi negeri/swasta. Para anggota tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang menjalankan peran sebagai peneliti serta praktisi HTN-HAN.

“Konferensi ini sangat berharga, karena memberikan kesempatan dengan terpilihnya artikel untuk di presentasikan. senang karena bisa  bertukar ide dan pengalaman dengan rekan-rekan akademisi dan praktisi hukum, sehingga bisa menambah wawasan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia,” katanya.

Ia berharap dari hasil diskusi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan yang selama ini belum sepenuhnya tercakup dalam jaminan kesehatan yang  ada,  terutama  melalui BPJS. Reformasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan hak korban kekerasan terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.

Elidar Sari  menambahkan,  konferensi ini diselenggarakan setiap tahunnya dengan bantuan atau kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, pemateri yang dihadirkan juga adalah para hakim MK.  

“Kami berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari Universitas Malikussaleh, untuk terus memperkaya wawasan hukum, mendalami isu-isu terkini, dan menciptakan pemikiran yang inovatif dalam pendidikan hukum, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara," tambahnya. [tmi]