UNIMALNEWS | Malang - Seorang calon mahasiswa yang mendaftar SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri) ke Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi korban penipuan.

Korban menyetor uang Rp 127,5 juta juta setelah menerima surat telah diterima di Fakultas Farmasi UB. Tahap pertama Rp 120 juta, kedua Rp 7,5 juta.

Temuan adanya penipuan tersebut didapatkan pihak UB dari korban yang langsung melapor. Korban juga menyerahkan PDF bukti validasi penerimaan mahasiswa baru. Dalam bukti tersebut, tertera calon pendaftar berinisial ADN mendapat Surat Keputusan Biro Umum dan Kepegawaian yang dikeluarkan 19 April.

Masih dalam surat itu, diterangkan jika ADN lolos masuk Jurusan Farmasi UB dan harus membayar uang Rp 120 juta. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa setelah melakukan pembayaran, ADN diminta melakukan daftar ulang di jurusan yang dia pilih pada 13 Mei lalu pukul 09.00 WIB. Nah, kasus tersebut terbongkar saat korban melakukan daftar ulang.

Mengantisipasi bertambahnya korban penipuan, pihak UB terus mengimbau pendaftar SBM PTN tetap mengikuti mekanisme tanpa tergiur iming-iming masuk lewat jalur belakang. Rektor UB Prof Dr Nuhfil Hanani menyatakan, untuk masuk UB tidak ada jalur bayar dulu baru daftar.

”Harus melalui jalur sesungguhnya. SNM PTN, SBM PTN dan Mandiri. Ketiganya, daftar dulu sesuai instruksi LTMPT,” tegasnya.

Dia juga mengutuk keras oknum yang memanfaatkan momen SBM PTN dengan tawaran instan yang tidak murah. Padahal, untuk meloloskan siapa saja yang berhak masuk ke UB merupakan kewenangan LTMPT. Tentunya, melalui hasil seleksi nilai UTBK.

”Proses seleksi itu yang menentukan pusat. Makanya SBM PTN kali ini, dipastikan tidak bisa dibobol oknum siapa pun itu,” kata Nuhfil.

Sementara, pihak UB sendiri sudah meneliti isi PDF yang dimiliki ADN. Ada banyak kekeliruan yang mudah diketahui dan sangat jelas bahwa surat ini adalah penipuan.

Pertama, dalam surat validasi, ada nama Mulyaningwati SSos MAB selaku kepala bagian umum dan hukum tata laksana (HTL) yang menandatangani kelulusan ADN. Padahal, Mulyaningwati sendiri merupakan kabag kepegawaian di biro bagian umum. Kejanggalan kedua, kesalahan penulisan jurusan atau program studi farmasi yang ditulis departemen farmasi.

Kepala Humas UB Kotok Gurito SE menyatakan, dalam surat juga dicantumkan nama M. Indra Mustari selaku ketua jasa penerimaan mahasiswa baru 2019.

”Jelas, mana ada struktur organisasi jasa penerimaan mahasiswa baru di UB. Itu pun, suratnya menggunakan kop surat UB resmi. Tidak ada yang seperti itu di UB,” tegasnya juga. Ditanya, apakah UB melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, pihaknya masih belum punya rencana.

Saat ini, yang dilakukan UB adalah terus menginformasikan proses seleksi SBM PTN sesuai arahan LTMPT di semua media yang dimiliki UB. ”Kalau langkah preventif, belum. Karena UB bukan rugi materi, namun nama baiknya yang dirugikan,” jawabnya.

Di satu sisi, korban ADN yang berhasil dikonfirmasi menyatakan, pihaknya mendapat tawaran calo tersebut dari laman media sosial. Siswi asli Nganjuk ini menerangkan jika ayahnya mencoba menghubungi M. Indra Mustari untuk meminta sistem pembayaran dan pendaftaran masuk UB.

”Saya diminta membayar biaya sebesar Rp 120 juta. Lalu, tiba-tiba diminta tambahan Rp 7,5 juta lagi totalnya Rp 127 juta. Alasannya, karena ada kesalahan database saat membaca data saya,” kata ADN.

Selama berkomunikasi dengan oknum, awalnya tidak terasa seolah-olah penipuan karena oknum meminta kartu ujian, NPWP, dan berkas lain layaknya panitia SBM PTN yang meminta kelengkapan berkas.

Selanjutnya, ADN dan orangtuanya baru merasakan kejanggalan sesaat setelah mentransfer uang via BCA sebesar Rp 120 juta. ”Mulai terasa tidak beres karena saat transfer, nama pemilik rekeningnya bukan Indra Mustari,” tambahnya.

Yang muncul justru atas nama Kalvin Dersing. ADN menyatakan, meski sempat curiga beda nama, pihaknya tetap saja transfer ke rekening tersebut.

”Untuk jaga-jaga, saya juga disuruh ayah daftar SBMPTN. Baru setelah tahu secara pasti ini penipuan, kami sekeluarga akan melapor ke polisi, Kemenristekdikti, dan ombudsman sesuai saran dari UB. Kami pun siap berkoordinasi dengan semua pihak,” terang siswi berusia 18 tahun ini. (san/c1/nay)

Sumber: JPNN