UNIMALNEWS | Lhokseumawe – Sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus, Aceh memiliki karakteristik budaya dan sejarah yang unik, termasuk dalam hajatan politik. Salah satu aspek penting dari demokrasi di Aceh adalah partisipasi perempuan dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Peran perempuan dalam pemilihan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan gender, tetapi juga dinamika sosial dan politik yang ada di wilayah tersebut.

Aceh dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam hal peran gender, dimana perempuan Aceh telah lama berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di ranah politik. Contoh terkenal dari sejarah ini adalah Sultanah Safiatuddin yang memerintah Aceh pada abad ke-17 atau Sultanah Nahrasiyah di Kerajaan Samudera Pasai. Namun, selama beberapa dekade terakhir, peran perempuan dalam politik mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh konflik bersenjata dan bencana tsunami serta tafsir keliru soal pemimpin perempuan dengan pendekatan agama.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi tentang Peran Perempuan dalam Pilkada 2024” yang diikuti pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Panwaslih Kota Lhokseumawe, Selasa (4/6/2024).

Kedatangan pengurus BEM FH Unimal disambut dua anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar dan Yuli Asbar, serta sejumlah staf.  Khusus di Kota Lhokseumawe, peran perempuan dalam dunia politik sangat signifikan. Bukan karena karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi sejumlah parpol di Lhokseumawe dipimpin perempuan mampu merebut kursi dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Audiensi dengan Panwaslih Lhokseumawe, Mahasiswa Pertanyakan Soal Pilkada Aceh

Ayi Jufridar merincinkan dalam Pemilu 2024 lalu terdapat 133.574 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari 64.797 pemilih laki-laki dan 68.777 pemilih perempuan. Sedangkan dari 426 caleg, terdapat 155 caleg perempuan dan 271 caleg laki-laki.

“Keberadaan caleg perempuan bukan semata karena perintah undang-undang untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, tetapi juga semakin berpengaruhnya politisi perempuan di Lhokseumawe. Faktanya, ada tujuh perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRK Lhokseumawe,” ungkap Ayi seraya menambahkan banyak tantangan yang dihadapi politisi perempuan dalam pilkada, termasuk stereotip gender, kurangnya dukungan finansial, dan hambatan budaya.

Sementara Yuli Asbar menyebutkan, partisipasi aktif politisi perempuan dalam pemilu sangat penting untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif. Kampanye kesadaran pemilih seringkali menargetkan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. “Soal gender dalam peta perpolitikan di Kota Lhokseumawe, sudah selesai karena sudah terlihat peran signifikan perempuan dalam dunia politik,” ujar Yuli.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, M. Ardiansyah Sinaga, menyebutkan diskusi tentang peran perempuan dengan Panwaslih Kota Lhokseumawe memberi wawasan baru tentang ketokohan politisi perempuan, khususnya di Lhokseumawe. “Ini menjadi masukan penting bagi kami yang ingin menggelar seminar tentang peran perempuan di ranah politik,” ujarnya.

Selain Ardiansyah, para pengurus BEM FH Universitas Malikussaleh yang hadir adalah Mhd. Zaky Hakim, M. Raziq Azis, Fadiella Nuritasi D, Wahyu D. Aditya, dan Tripa Sri Pinanta.[bas]