Teuku Kemal Fasya

Beberapa publikasi tentang Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KTSI) yang dilaksanakan di Jakarta International Concention Center, Senayan pada 26-28 Juni 2026 lalu, telah dilakukan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi figur utama terlaksananya kegiatan sarasehan tersebut.

Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktiristek) bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengundang 2.600 rektor, dekan, profesor, dan pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Para pembicara yang mengisi acara adalah Prabowo sendiri, Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia dan CEO BPI Danantara), Zulkifli Hasan (Menteri Pangan), dll. Tak lupa juga mengundang Prof. Jeffrey Sachs, ekonom dan  direktur The Earth Institute Columbia University, AS.

Namun sedikit yang memahami sisi lain dari kegiatan tersebut, sebagai wacana tandingan agar tidak terjerembab ke dalam kesadaran palsu, karena praktik wacana satu arah.

Ruang ekspresi negara? 

Selain Jeffrey Sachs, pengkritik paling keras kebijakan luar negeri Donald Trump atas krisis di Gaza dan Selat Hormuz, seluruh pembicara mewakili suara resmi pemerintah. Bisa disebut “forum ilmiah” ini sebagai ruang ekspresi negara ketika mengambil kebijakan termasuk dalam konteks hubungan internasional yang terjalin selama ini.

Prabowo sendiri yang membuka acara dan mengisi “taklimat” melalui presentasi hampir sepanjang 5 jam dan tidak membuka ruang dialog. Tak dimungkiri, banyak hal positif yang disampaikannya, meskipun ada juga ruang enigma yang harusnya dibuka melalui tanya-jawab.

Akhrinya audiens hanya mendapatkan hal serba positif dari kebijakan pemerintah tentang memperbaiki infrasruktur jembatan, pengembangan koperasi desa merah putih, program MBG, efesiensi, dan agenda bioterorisme negara sekutu AS yang menganggu produksi pertanian Indonesia.

Benar ilustrasi Prabowo bahwa sejarah bangsa ini dibangun oleh semangat antikolonialisme para pendiri bangsa. Ia juga memberikan ilustrasi para “raja Jawa mengapit tangan pemimpin kolonial” tanda takluk. Ia juga memberikan visual di dalam presentasi “Anjing dan pribumi dilarang masuk” (Verboden voor honden en inlanders).

Menurut Prabowo, gagasan antikolonialisme masa lalu itu telah berubah pada saat ini, meskipun masih ada persamaan, yaitu kaum oligarki “WNI” yang membangun kerajaan imperialisme atas bangsa sendiri dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengambil keuntungan dengan cara-cara korup. “Saya harus melawan oligarki yang menyedot kekayaan,” ungkapnya bergetar.

Tak  sungguh melawan oligarki

Namun di sisi lain, pemerintahan Prabowo sekarang tidak betul-betul hadir dari zeitgeist melawan kolonialisme dan oligarki. Pilihan model pembangunan yang dijalankan Kabinet Merah Putih terlihat menerabas beberapa norma dan hukum reformasi yang selama ini diusung. Salah satu yang paling terlihat ketika pemerintah mengganti dengan cepat UU TNI No. 34 tahun 2004 menjadi UU No. 3 tahun 2025 sehingga wacana “dwi fungsi ABRI” era Soeharto kembali aktif.

Padahal UU TNI No. 34 tahun 2004 dirumuskan selama bertahun-tahun sejak awal reformasi dan melibatkan banyak pemikir kemiliteran dan demokrasi, sebelum disahkan di DPR. Ruang partisipasi publik membasahi permukaan debat publik sehingga menjadi lava diskusi yang mengarah pada military must turn back to barrack. Beberapa peneliti, akademisi, dan tokoh sipil-militer seperti Ikrar Nusa Bakti, Indria Samego, Rizal Sukma, Matori Abdul Jalil, Endriartono Sutarto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam perumusan draf UU itu.

Oligarki baru?

Salah satu ciri oligarki saat ini adalah terbentuknya kabinet dari kantung jas “sang pemenang”. Suara rakyat mengusulkan sosok di kabinet nyaris tak terdengar. Kabinet Merah Putih 100 persen lebih gemuk dibandingkan era Jokowi, sehingga dipertanyakan wacana efesiensi dan reformasi birokrasi. Ada kementerian yang memiliki hingga tiga wakil menteri tanpa jelas tupoksinya. Ide wamen menjadi komisaris BUMN ditolak publik sehingga dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena melukai perasaan keadilan masyarakat.

Model pemerintahan kompromi mengakomodasi semua elite politik yang mendukung Prabowo saat pencalonan sebagai presiden ke dalam kabinet juga menunjukkan pemerintahan sekarang tidak inklusif. Terlalu sedikit kalangan profesional dan akademisi berintegritas yang terpilih.

Wacana presiden mengurangi BUMN dari 1000 menjadi tinggal 250 saja adalah sebuah terobosan populis, tapi sejauh mana itu bisa dilaksanakan? Belum lagi Presiden yang tidak menerima kritik publik tentang kelemahan APBN yang terlalu menonjolkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang telah menekan fiskal nasional terlalu dalam. Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh utama MBG oleh Kejaksaan R.I menunjukkan ada ruang oligarki dan kesembronoan tatakelola (bad and dirt governance) yang terhubung jaringan elite pendukung rejim.

Gurita oligarki saat ini harusnya mendapatkan goncangan kesadaran. Karena oligarki pada dasarnya bandit-bandit ekonomi yang mendapatkan ruang kekuasaan terlalu dalam dan mendikte pemerintahan. Tokoh-tokoh oligarkh seperti Sheldon Adelson, Jeff Bezos, Charles Koch, David Koch, Robert Mercer, Rupert Murdoch, atau Elon Musk yang kini mencengkeram Donald Trump, berbahaya bagi demokrasi.

Di tingkat dunia, pergeseran nilai-nilai demokrasi oleh autokrasi seperi disitir Levitsky and Ziblatt (2018) telah merambah ke banyak tempat yang menyebabkan ruang partisipasi publik hanya menjadi kenangan. Stiglitz (2013) melihat para oligarki memainkan peran berbahaya dalam keseimbangan politik-ekonomi dunia karena peran sebagai pemburu rente (rent seeking) yang mengabaikan aspek ekologi, pembangunan berkelanjutan, sosial, hingga agama.

Bahkan profesor MIT, Noams Chomsky (2017), menyebutkan Partai Republik AS saat ini menjadi organisasi paling berbahaya dalam sejarah dunia (the most dangerous organization in world history). Salah satunya karena peran oligarki yang meninggalkan demokrasi di belakang.

Pertanyaannya, bagaimana membangun demokrasi partisipatoris di era Prabowo saat ini? Jawaban itu tidak mudah terurai, serumit melepaskan jeratan lingkaran intinya (inner circle) dari masa lalu yang gelap. Seperti kritik yang menguap atas pengangkatan direktur utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, yang tak lain anak buahnya di Kopassus pada masa lalu, dan pidato Presiden tentang proyek pembangunan 1.151 km jalan desa yang memakan anggaran hampir tiga kali lebih mahal (Rp5,4 triliun atau Rp4,7 miliar per km).

Dalam oligarki tidak ada partisipasi, keadilan, dan transparansi. Yang ada hanya eksklusivisme dan elitisisme yang tak tembus cahaya demokrasi.

Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum, dosen FISIP Universitas Malikussaleh.

Dimuat pertama kali di Serambi Indonesia, 10 Agustus 2026