UNIMALNEWS | Blangkejeren – Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) kembali melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan di kantor bupati setempat, Kamis (21/7/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, Prof Jamaluddin, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr Faisal, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr Elidar Sari, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Hadi Iskandar MH. Ketua Jurusan Hukum, Dr Marlia Sastro, Sekretaris Jurusan Hukum, Joelman Zubaidi MH, Dr Yulia, dan beberapa mahasiswa. Dari Pemkab Aceh Tenggara yang hadir Sekretaris Daerah, Mhd. Ridwan MSi, Asisten Satu, kepala BNN, Kabag Hukum, Kabag Kerjasama, dan Staf Ahli,

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Prof Jamaluddin dengan Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretariat Daerah Mhd. Ridwan.

Prof Jamaluddin  mengatakan, kolaborasi instansi perguruan tinggi dengan instansi pemerintah daerah sangat penting dilakukan pada saat ini, keduanya saling memberikan manfaat dan saling menguatkan dalam rangka pembangunan daerah dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga memerlukan masukan dan kajian-kajian hukum untuk dapat menghasilkan produk-produk hukum khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

“Kolaborasi instansi perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dalam melakukan implementasi program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang merupakan salah satu tuntutan untuk memenuhi target dan mengembangkan program yang mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU),” katanya.

Prof Jamaluddin menyebutkan, beberapa indikator yang harus dicapai dalam IKU tersebut berkaitan erat dengan implementasi program MBKM, sehingga Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh diperlukan perubahan dan penyesuaian kurikulum yang mendukung program MBKM dan mendorong mahasiswa untuk dapat mengikutinya berbagai program yang ditawarkan. Oleh karena itu, kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan program MBKM tersebut.

“Pentingnya kerja sama kedua institusi antara kejaksaan dan institusi Pendidikan karena kedua Lembaga tersebut saling membutuhkan dalam menciptakan keharmonisan hukum. Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan hukum di masa akan datang terus berkembang sesuai dengan berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan hukum,” ungkap Prof Jamaluddin.

Sekda Kabupaten Aceh Tenggara, Mhd. Ridwan menyambut baik dan terima kasih atas kunjungan sehingga dapat dilakukan penandatangan kerja sama untuk mendukung penguatan institusi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Kegiatan kerja sama ini sangat baik dalam mendukung pendidikan untuk para pegawai yang akan melakukan kuliah pada Strata Dua (S2), selain itu juga bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan magang, kesempatan untuk perkuliahan di Fakultas Hukum.

“Selain itu, banyak peraturan bupati perlu dievaluasi dan dikaji supaya lebih baik dan diperlukan juga penyesuaian dengan undang-undang cipta kerja maupun undang-undang yang lain sehingga diperlukan kajian akademik,” pungkasnya.[tmi]